Tuesday, September 13, 2016

8 P UH.1 SEJARAH : KOLONIALISME & IMPERIALISME



1.       Kolonialisme adalah penguasaan negara atas negara lain di luar wilayah negaranya.

2.       Imperialisme adalah sistem politik yang menjajah bangsa lain untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dan menanampakan pengaruhnya

3.       Bangsa-bangsa barat tertarik dengan wilayah nusantara karena hasil buminya, seperti lada, pala, dan cengkeh.

4.       Cornelis de Houtman [1596] mendarat di pesisir Banten namun tidak diterima rakyat karena semena-mena terhadap rakyat.

5.       Jacob van Neck [1598] datang kembali untuk berdagang sehingga diterima rakyat karena baik dan ramah.

6.        VOC [Vereenigde Oost-Indische Compagnie] adalah persatuan / kongsi dagang Belanda.

7.       VOC dibuat berdasarkan usulan dari Johan van Oldenbernevelt dan disetujui untuk didirikan pada tanggal 20 Maret 1602.

8.       Tujuan didirikannya VOC:
-          Menghilangkan persaingan antarpedagangan Belanda
-          Mencari laba yang besar untuk membantu pemerintah dalam perang melawan Spanyol
-          Memperkuat persatuan untuk menghadapi bangsa Portugis dan bangsa lainnya

9.       Hak octroi adalah hak istimewa yang diberikan oleh pemerintah Belanda untuk VOC agar dapat bertindak sebagai negara.

10.   Hak octroi VOC:
-          Hak monopoli perdagangan
-          Hak mengadakan perjanjian dengan raja
-          Hak mencetak uang dan mengedarkannya
-          Hak memiliki angkatan perang, mendirikan benteng, dan berperang

11.   Gubernur Jendral VOC:
-          Pieter Both [1605] : Gubernur Jendarl VOC pertama yang berpusat di Ambon
-          Jan Pieterszcoon Coen [1616]: mengubah nama Jayakarta menjadi Batavia dan menjadikan Batavia sebagai pusat kegiatan VOC

12.   VOC dibubarkan pada tanggal 31 Desember 1799, penyebab dibubarkannya:
-          Adanya korupsi yang merajalela
-          VOC kesulitan dalam memberi bantuan untuk pemerintah Belanda yang sedang berperang
-          Kesulitan dalam membayar pegawai
-          Kalah bersaing dengan kongsi dagang Inggris

13.   Belanda pernah dikuasai Prancis sehingga pemerintahan Belanda dipimpin Louis Napoleon [adik Napoleon Bonnaparte] yang kemudian mendirikan Republik Battaf untuk menggatikan kerjaan Belanda.

14.   Louis Napoleon memilih Herman Williem Deandels [1808] untuk menjadi Gubernur Jendral dengan tugas mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Pasukan Inggris yang  memerintah dengan keras dan kejam.

15.   Jendral Janssens [1811] penguasa baru di wilayah nusantara dianggap kurang piawai dalam strategi perang sehingga Pulau Jawa jatuh ke tangan Inggris.

16.   Kekuasaan Inggris di bawah pimpinan Lord Minto [1811] sebagai gubernur EIC [kongsi dagang Inggris yang berkedudukan di India].

17.   Belanda menyerah kepada Inggris dan menyerahkan kekuasaannya. Raffles dipilih oleh Lord Minto untuk menjadi penguasa wilayah bekas jajahan Hindia Belanda.

18.   Raffles tidak lama memimpin nusantara karena Raffles berkuasa juga di Eropa sehingga melalui Perjanjian London [1816] Inggris menyerahkan kekuasaannya kembali ke Belanda .

19.   Kebijakan masa pemerintahan Deandels [1808-1811] di bidang politik:
-          Membangun jalan Anyer sampai Panarukan [Jawa Timur] yang disebut Jalan Pos.
-          Membangun armada militer yang kuat
-          Mendirikan sekolah militir di Batavia
-          Mendirikan pabrik senjata di Surabaya
-          Memperbaiki struktur pemerintahan dengan cara memberikan gaji yang layak dan membagi Jawa menjadi 9 karisedenan

20.   Kebijakan masa pemerintahan Deandels [1808-1811] di bidang ekonomi:
-          Menggalakkan penyerahan hasil bumi
-          Rakyat dipaksa menjual hasil bumi ke penguasa seperti kopi

21.   Kebijakan masa pemerintahan Raffles [1811-1816]:
-          Menerapkan kebijakan sistem sewa tanah
-          Membagi  Jawa menjadi 18 karisedenan
-          Menghapus kerja paksa rodi
-          Menerapkan sistem ekonomi liberal

22.   Pokok-pokok kebijakan sistem pajak tanah:
-          Segala bentuk penyerahan wajib dan kerja paksa dihapuskan
-          Peranan bupati sebagai pemungut pajak dihapuskan dan diangkat menjadi aparat negara yang bertanggung jawab kepada pemerintah
-          Pemerintah Inggris adalah pemilik tanah

23.   Sebab kegagalan sistem pajak tanah:
-          Tidak ada dukungan dari bupati yang telah dihapuskan hak-haknya sebagai pemungut pajak
-          Sebagian besar masyarakat pedesaan belum mengenal sistem ekonomi uang
-          Adanya kesulitan dalam menentukan luas, kepemilikan tanah, dan besarnya pajak setiap penyewa tanah.

24.   Karya Raffles yang bermanfaat bagi bangsa Indonesia:
-          Menulis buku History of Java
-          Mendirikan Kebun Raya Bogor
-          Menemukan bunga bangkai Rafflesia Arnoldi
-          Pemugaran Candi Prambanan
-          Menghapuskan hukuman melawan harimau

25.   Kebijakan ekonomi pemerintahan kolonial Hindia Belanda [1816-1900]: Sewa tanah partikelir

-          Penjualan tanah partikelir adalah tanah milik kaum swasta yang dibeli dari pemerintah kolonial Hindia Belanda

-          Partikelir adalah tuan tanah dari kaum nonpribumi [Belanda, Cina, Arab]

-          Peraturan tuan tanah :
o   Menarik 10% dari hasil panen secara langsung
o   Menarik uang sewa rumah, bengkel, dan warung
o   Mengarahkan penduduk untuk kerja rodi

-          Tuan tanah mengangkat pegawai dengan tujuan untuk mengeploitasi dan mengeksplorasi kekayaan

-          Tanah partikelir ditanami tanaman ekspor: kopi, teh, coklat, kayu, lada, tebu, dan indigo

-          Pemerintahan Van der Capellen melarang sistem sewa partikelir pada tahun 1817 karena hasil produksi dan pemasukan banyak jatuh di tuan tanah sehingga pemusakan kas pemerintah berkurang

26.   Kebijakan ekonomi pemerintahan kolonial Hindia Belanda [1816-1900]: Sewa tanam paksa

-          Sistem tanam paksa dicetuskan oleh Van den Bosh (1830-1870)

-          Sistem tanam paksa adalah memaksa penduduk untuk membayar pajak kepada pemerintah kolonial dalam bentuk tanaman yang dapat dijual di pasaran dunia.

-          Sebab munculnya sistem tanam paksa karena banyak pengeluaran dalam menghadapi Perang Diponegoro dan Perang Kemerdekaan Belgia yang ingin memisahkan diri dari Belanda.

-          Aturan-aturan dalam sistem tanam paksa (Staat Blad No. 22 tahun 1834):
o   Kegagalan panen menjadi tanggung jawab pemerintah kolonial
o   Tanah yang disediakan untuk tanaman dibebaskan dari pajak
o   Tanah yang ditanami tidak melebihi 1/5 tanah pertanian
o   Penduduk yang tidak memiliki lahan bekerja 60 hari di perkebunan Belanda

-          Penyimpangan dalam sistem tanam paksa:
o   Penduduk menanami lebih dari 1/5 bagian tanahnya
o   Kerugian gagal panen ditanggung petani
o   Banyak tenaga kerja yang tidak dibayar
o   Bupati mengejar cultuur procenten yaitu hadiah / persentase tertentu yang diberikan kepada setiap petugas apabila ia berhasil menyerahkan hasil panen melebihi target yang ditentukan.

-          Dampak sistem tanam paksa bagi pemerintah kolonial:
o   Pemerintah memperoleh surplus keuangan yang digunakan untuk menjalankan penjajahan
o   Badan Usaha Dagang Belanda (Nederlansche Handels Maatscappic) memperoleh keuntungan yang besar setelah mendapatkan hak monopoli perdagangan hasil tanam paksa

-          Dampak sistem tanam paksa bagi rakyat:
o   Banyak rakyat yang meninggal dan kelaparan terutaa di daerah Cirebon
o   Penduduk mulai mengenal berbagai tanaman eksport seperti kopi, tembakau, dll

-          Douwes Dekker [Multatuli] melalui bukunya Max Havelar yang isinya menentang sistem tanam paksa dan mengkritik pemerintah Hindia Belanda.


27.   Selesai.


No comments:

Post a Comment