Thursday, February 4, 2016

9 SMP SEJARAH : INDONESIA PASCA KMB – DEMOKRASI PARLEMENTER - DEMOKRASI TERPIMPIN


9  SEJARAH UH.1 SEMESTER II

INDONESIA PASCA KMB – DEMOKRASI PARLEMENTER - DEMOKRASI TERPIMPIN

1.       Hasil KMB menyatakan bahwa:
a.       Indonesia berbentuk negara serikat (RIS) yang terdiri dari negara-negara bagian
b.      Undang-undang yang berlaku adalah UUD RIS
c.       Terdiri dari:
                            i.      Republik Indonesia
                          ii.      Tujuh negara bagian
                        iii.      Sembilan wilayah otonom (wilayah yang tidak masuk dalam federasi)

2.       Alasan RIS ditolak rakyat dan kembali ke bentuk NKRI:
a.       Tidak sesuai dengan cita-cita proklamasi
b.      Dianggap sebagai warisan Belanda karena sebagian wilayah RIS adalah wilayah boneka buatan Belanda
c.       Negara bagian RIS tidak memiliki dasar ideologi yang jelas dan tidak memiliki kekuatan militer
d.      Negara bagian RIS tidak memiliki kebebasan dalam menentukan nasib

3.       Aksi-aksi penolakan terhadap RIS:
a.       Rakyat Jawa Barat menuntut dibubarkannya negara Pasundan
b.      Rakyat Jawa Timur menuntut dibubarkannya negara Jawa Timur
c.       Negara-negara bagian lain juga menuntut untuk dibubarkan dan ingin kembali ke bentuk NKRI

4.       Reaksi pemerintahan RIS:
a.       Membuat Undang-Undang darurat No. 11 Tahun 1950 pada 8 Maret 1950 tentang tata cara aturan perubahan ketatanegaraan RIS
b.      UU tersebut dijadikan aturan dasar mengenai negara  bagian dalam RIS untuk menggabungkan diri dengan NKRI

5.       Hingga 5 April 1950, negara yang belum menggabungkan diri dengan NKRI adalah Republik Indonesia, Negara Sumatra Timur, dan Negara Indonesia Timur.

6.       Pada 19 Mei 1950 dilangsungkan perundingan RIS dengan RI, NST, dan NIT yang hasilnya adalah pihak-pihak tersebut sepakat untuk membentuk negara kesatuan berdasarkan cita-cita proklamasi dan membentuk undang-undang dasar negara kesatuan.

7.       Tanggal 14 Agustus 1950, parlemen RI dan senat RIS mengesahkan Rancangan UUD NKRI yang disebut sebagai UUD Sementara 1950.

8.       Presiden Soekarno menyatakan RIS dibubarkan dan kembali ke bentuk NKRI.

9.       Sistem demokrasi liberal atau parlementer:
a.       Bentuk negara kesatuan
b.      Bentuk pemerintahan demokrasi parlementer
c.       Presiden hanya sebagai simbol negara, pemerintahan dijalankan perdana menteri
d.      UU yang berlaku adalah UUDS 1950

10.   Kabinet yang pernah berkuasa:
a.       Natsir (september 1951 – maret 1951)
b.      Sukirman (april 1951 – april 1952)
c.       Wilopo (april 1952 – juni 1953)
d.      Ali Sastroamidjojo I (juli 1953  - juli 1955)
e.      Burhanudin Harahap (ags 1953 – maret 1956)
f.        Ali Sastroamidjojo II (maret 1956 – maret 1956)
g.       Djuanda kabinet karya (maret 1956 – maret 1957)

11.   Peristiwa sejarah pada masa demokrasi liberal:
a.       Kabinet Wilopo: Kerusuhan sengketa lahan di Tanjung Morawa pada 16 maret 1953.
b.      Kabinet Ali Sastroamidjojo: konfrensi Asia Afrika di Bandung (18 april – 24 april 1955) menentang imperialisme dan kolonialisme.
c.       Kabinet Burhanudin Harahap: Pemilu I tahun 1955 yang dilaksanakan dua tahap, yaitu:
                            i.      Tahap I 29 desember 1955 memilih anggota DPR
                          ii.      Tahap II 15 desember 1955 memilih anggota konstituante
d.      Kabinet Ali Sastroamidjojo II: tanggal 3 mei 1956 membatalkan hubungan diplomatik dengan Belanda berdasarkan hasil KMB.
e.      Peristiwa Cikini, 30 november 1957: percobaan pembunuhan terhadap Soekarno di Cikini.
f.        Deklarasi Djuanda tanggal 13 desember 1957 yang menyatakan kepada dunia bahwa laut Indonesia adalah termasuk laut sekitar, di antara dan di dalam kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah NKRI
g.       Pemberontakan terhadap pemerintah seperti DI/TII, PRRI, APRA, RMS, dll.

12.   Kebijakan ekonomi masa demokrasi liberal:
a.       Gerakan benteng (1950-1953): bertujuan untuk mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional.
b.      Sistem Ali Baba (1953) : program pelatihan kewirausahaan dari pengusaha nonpribumi (Tiongkok) ke pengusaha pribumi.
c.       Nasionalisasi de Javasche Bank menjadi Bank Indonesia pada tahun 1953.

13.   Masa demokrasi terpimpin adalah masa dimana segala kebijakan berasal dari presiden.

14.   Latar belakang dikeluarkannya dekrit presiden:
a.       Parlemen tidak pernah stabil karen kabinet selalu dijatuhkan dengan mosi tidak percaya.
b.      Dewan kosntituante belum berhasil menyusun UUD pengganti UUD Sementara 1950.
c.       Banyak terjadi gangguan keamanan dan pemberontakan di berbagai daerah.

15.   Isi dekrit presiden 5 Juli 1959:
a.       Pembubaran konstituante
b.      Memberlakukan kembali ke UUD 1945
c.       Pembentukan MPRS dan DPAS dalam waktu sesingkat-singkatnya

16.   Kebijakan dalam negeri masa demokrasi terpimpin:
a.       Pembentukan MPRS berdasarkan Perpres No. 2 tahun 1959
b.      Membentuk DPAS (Dewan Pertimbangan Agung Sementara) sebagai penasehat yang diangkat dan diberhentikan oleh presiden
c.       Membubarkan DPR hasil pemilu 1955 dan menggantinya dengan DPR-GR
d.      Pembebasan Irian Barat pada tahun 1963
e.      Pembentukan dewan revolusi
f.        Konsep politik Nasakom (nasionalis, agama, komunis)

17.   Kebijakan luar negeri demokrasi terpimpin:
a.       Konfrontasi dengan Malaysia karena dianggap sebagai neokolonialisme Inggris
b.      Keluar dari keanggotaan PBB pada 7 Januari 1965 karena Malaysia dijadikan anggota dewan tidak tetap PBB

18.   Penyimpangan demokrasi terpimpin:
a.       Pengangkatan Soekarno sebagai presiden seumur hidup oleh MPRS
b.      Penunjukan anggota DPR-GR dan MPRS oleh presiden
c.       Menjadikan ketua DPR-GR sebagai menteri negara di bawah presiden
d.      Menyatakan konfrontasi dengan Malaysia
e.      Keluar dari keanggotaan PBB


19.   Sumber: handout sejarah dari gurunya


No comments:

Post a Comment