Saturday, March 8, 2014

PKN 7 SMP: BAB VI PENTINGNYA DAERAH DALAM BINGKAI NKRI

RANGKUMAN PKN 7 SMP

BAB VI PENTINGNYA DAERAH DALAM BINGKAI NKRI

1.       Daerah atau wilayah merupakan unsur terbentuknya negara.
2.       Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara yang terdiri atas 34 provinsi, 409 kabupaten, dan 93 kota yang tidak terpisahkan dari negara Indonesia.
3.       Setiap provinsi dipimpin oleh seorang Gubernur.
4.       Setiap kabupaten dipimpin oleh Bupati.
5.       Setiap kota dipimpin oleh Walikota.
6.       Luas wilayah daratan dan lautan Indonesia adalah 5.193.252 km² dengan jumlah penduduk lebih dari 240 juta jiwa.
7.       Luas wilayah dan jumlah penduduk merupakan potensi yang sangat besar bagi bangsa Indonesia untuk maju dan berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia.
8.       Daerah tempat tinggal adalah daerah yang kita tempati dalam salah salah satu bagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9.       Wilayah provinsi terluas adalah Provinsi Papua (421.891 km²) sedangkan provinsi yang wilayahnya tersempit adalah Provinsi Jakarta (664 km²)
10.   Provinsi terbaru adalah Provinsi Kalimantan Utara yang beribu kota di Tanjung Selor.
11.   Setiap daerah di Indonesia memiliki perananya masing-masing dalam berdirinya NKRI.
12.   Oleh karena itu, generasi muda yang berada di daerah masing-masing sebaiknya memahami kedudukan dan peran daerah masing-masing dalam pergerakn perjuangan bangsa Indonesia.
13.   Penduduk Indonesia beranekaragam dalam hal suku, agama, bahasa, adat istiadat, dan golongan politik.
14.   Pemerintah daerah memiliki hak untuk mengembangkan sumber daya manusia dan bersama pemerintah pusat menentukan kebijakan dalam mengolah SDA.
15.   Hak dan kewajiban daerah dalam penyeleng-garaan daerah diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
16.   Demi menjaga penyelenggaraan tertib pemerintahan yang baik dan efisien, kekuasaan negara tidak dapat dipusatkan dalam satu tangan kekuasaan saja.
17.   Oleh karena itu, penyebaran kekuasaan harus  diselenggarakan secara efektif untuk mencapai cita-cita dan tujuan akhir ngera dalam Pembukaan UUD 1945.
18.   Sebagai konsekuensinya, wilayah NKRI harus dibagi dalam beberapa daerah besar dan kecil.
19.   Untuk menyelenggarakan otonomi, pemerintah pusat menyerahkan sejumlah urusan pemerintah sebagai urusan rumah tangga daerah otonom, baik daerah provinsi maupun daerah kabupaten/kota.
20.   Otonomi daerah adalah kewenangan yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. 
21.   Penyerahan berdasarkan kondisi politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dam kemananan, serta syarat-syarat keadaan dan kemampuan daerah otonom yang bersangkutan.
22.   Hak yang dimiliki pemerintah daerah menurut UU No. 34 tahun 2004, yaitu:
1)      Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan;
2)      Memiliki pimpinan daerah;
3)      Mengelola aparatur daerah;
4)      Mengelola kekayaan daerah;
5)      Memungut pajak daerah dan retribusi
6)      Mendapatkan bagi hasil pengolahan SDA dan sumber daya lainnya yang ada di darah;
7)      Mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah.
23.   Kewajiban pemerintah daerah menurut UU No. 34 Tahun 2004, yaitu:
1)      Melindungi masyarakat, menjaga kesatuan dan persatuan, kerukunan nasional serta keutuhan NKRI;
2)      Mningkatkan kualitas kehidupan masyarakat;
3)      Mengembangkan kehidupan demokrasi;
4)      Mewujudkan keadilan dan pemerataan;
5)      Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan;
6)      Menyediakan fasilitas layanan kesehatan;
7)      Menyediakan fasilitas sosial dan pelayanan umum yang layak;
8)      Mengembangkan sistem jaminan sosial;
9)      Menyusun perencanaan dan tata ruang daerah;
10)   Mengembangkan sumber daya produktif di daerah;
11)   Melestarikan lingkungan hidup;
12)   Mengelola administrasi pendudukan;
13)   Melestarikan nilai sosial budaya;
14)   Membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya.
24.   Otonomi daerah berarti memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri diikuti dengan tanggung jawabnya.
25.   Hasil positif otonomi daerah sejak Januari 2001, yaitu:
1)      Makin giatnya pembangunan di daerah;
2)      Dilaksanakannya pemilihan langsung kepala daerah (pilkada) yang merupakan bentuk pelaksanaan demokrasi;
3)      Diundangnya investor dari dalam dan luar negeri untuk berinvestasi di daerah;
4)      Terjadi pemerataan pembangunan SDM;
5)      Meningkatkan pendapatan daerah, terutama dari sektor pajak, retribusi, bea masuk, pengenaan tarif, dan bagi hasil pengolahan SDA.
26.   Dampak positif pelaksaanaan otonomi daerah:
1)      Pengeluaran tinggi untuk pembangunan;
2)      Sering timbul kisruh pilkada;
3)      Semakin maraknya praktik KKN;
4)      SDA banyak yang terkuras.
27.   Adapun yang diharapkan pemerintah dari kita sebagai warga negara adalah tidak memperburuk permasalahan, tetapi ikut serta mensukseskan pelaksanaan otonomi daerah.
28.   Oke selesai.

29.   Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional. Kurikulum 2013. (Halaman 85 – 92)

No comments:

Post a Comment