Wednesday, March 12, 2014

8 SMP IPS SOSIOLOGI: PENGENDALIAN SOSIAL

8 SMP IPS SOSIOLOGI

BAB 14 PENGENDALIAN SOSIAL

1.       Pengendalian sosial adalah serangkaian proses/upaya untuk mengawasi, menahan, mengekang dan mencegah perilaku manusia dari segala bentuk penyimpangan terhadap nilai dan norma dalam kehidupan bermasyarakat.

2.       Bentuk-bentuk upaya pengendalian sosial:
1)      Preventif: upaya pengendalian sosial sebelum terjadinya penyimpangan sosial, misalnya ceramah, peraturan, rambu lalu-lintas.
2)      Represif: upaya penekanan atau penghambat saat terjadinya penyimpangan sosial, misalnya menangkap siswa yang tawuran, menilang pengendara, menegur siswa.
3)      Kuratif: upaya penekanan atau penghambat setelah terjadinya penyimpangan sosial, misalnya pembinaan pelaku penyimpangan.

3.       Upaya-upaya pengendalian sosial:
1)      Nasihat: ajaran, anjuran, saran, dan petuah dari seseorang yang dianggap banyak memiliki pengetahuan/pengalaman dalam hal nilai dan norma sosial.
2)      Pergunjingan (gosip): percakapan dua orang atau lebih yang umumnya membicarakan perilaku seseorang yang menyimpang dari peraturan nilai dan norma di masyarakat.
3)      Peringatan (teguran): ungkapan kritik sosial yang ditujukan kepada pelaku penyimpangan sosial dengan harapan penyimpangan sosial tersebut dapat dihentikan.
4)      Kaidah atau norma sebagai dasar hukuman: suatu aturan yang memuat kriteria yang disepakati agar lingkungan sosial menjadi ter-atur dan tertib misalnya peraturan sekolah.
5)      Pendidikan: suatu kegiatan yang sistematis dan terarah menuju terbentuknya kepribadi-an peserta didik. Sistematis artinya proses pendidikan melalui tahapan-tahapan yang berkesinambungan (prosedural) dan berlang-sung dalam sebuah sistem yang saling mengisi (lingkungan rumah, sekolah dan masyarakat).
6)      Agama: ajaran tentang kaidah untuk mengatur segala aspek kehidupan manusia.

4.       Klasifikasi bentuk pengelolaan pendidikan menurut Philips H. Coombs:
1)      Pendidikan informal: diperoleh seseorang dari pengalaman sehari-hari dengan sadar ataupun tidak sadar dan berlangsung seumur hidup.
2)      Pendidikan formal (sekolah): diperoleh seseorang di sekolah secara teratur, sistematis, bertingkat, serta mengikuti syarat-syarat yang ketat dan jelas dari pemerintah.
3)      Pendidikan nonformal (luar sekolah): diperoleh seseorang secara teratur, terarah, dan disengaja, tetapi tidak terlalu mengikuti peraturan yang ketat, misalnya kursus menjahit, bimbingan belajar, dsb.

5.       Lembaga sosial yang memiliki potensi untuk berpartisipasi dalam upaya pengendalian sosial:
1)      Petugas keamanan: individu/kelompok yang mendapatkan pembekalan/memiliki kemampuan khusu di bidang keamanan.
2)      Peradilan hukum: hasil penyelidikan dan pemerikasaan polisi terhadap pelaku penyimpangan sosial kemudian dilimpahkan ke kejaksaan untuk diproses di peradilan hukum hingga menerima putusan.
3)      Syariat (adat istiadat): dijunjung tinggi dan mempunyai kekuatan mengikat, sehingga sangsi yang diberikan olehnya tergantung pada bentuk penyimpangan yang dilakukan.
4)      Tokoh masyarakat: figur warga masyarakat yang dipandang memiliki nilai lebih daripada warga lainnya.

6.       Petugas keamanan antara lain polisi, TNI, polisi pamong praja, satpam, dan hansip (masyarakat).

7.       Wewenang petugas keamanan (polisi) adalah menangkap, memeriksa, dan menyelidik pelaku penyimpangan sosial.

8.       Kriteria dari tokoh masyarakat yaitu kemampuan untuk memimpin, berpengetahuan luas, berperilaku sesuai nilai dan norma, bijaksana, berwibawa, dan peduli terhadap lingkungan.

9.       Nilai dan norma adalah kaidah yang memaksa seseorang bertindak dengan cara tertentu.

10.   Syariat (adat istiadat) umumnya tidak tertulis, tetapi dijunjung tinggi dan berfungsi di dalam masyarakat seperti halnya hukum tertulis.

11.   Sanksi yang diberikan syariat (adat istiadat) yaitu cemoohan, ejekan, sinis, atau dikucilkan.


12.   Sumber: Tim Abdi Guru. 2008. IPS Terpadu 2 B. Jakarta: Erlangga.

No comments:

Post a Comment