Monday, January 13, 2014

IPS SEJARAH KELAS 9 SMP: TRAGEDI NASIONAL DAN KONFLIK INTERNAL DI INDONESIA

IPS SEJARAH KELAS 9 SMP

BAB 12 TRAGEDI NASIONAL DAN KONFLIK INTERNAL DI INDONESIA

A.      Pemberontakan PKI di Madiun
-          Diawali dari keingian Amir Syarifuddin untuk menjatuhkan kabinet Hatta pada tanggal 26 Febuari 1948.
-          Mendirikan Front Demokrasi Rakyat (FDR) yang berasal dari Partai Sosialis, Partai Komunis Indonesia (PKI), Persindo, PBI, dan SOBSI pada tanggal 28 Juni 1948.
-          Langkah yang dilakukan FDR untuk menyusun kekuatan:
o   Membentuk Front Nasional melalui parlemen.
o   Menghasut rakyat untuk melakukan mogok kerja.
o   Menarik pasukan yang pro-FDR untuk memperkuat wilayah.
o   Menjadikan  Madiun sebagai basis pemerintahan dan Surakarta sebagai daerah liar (kacau) untuk mengalihkan perhatian TNI.
-          Partai-partai FDR melebur menjadi PKI, menempatkan Muso dan Amir Syarifuddin sebagai ketua dan sekertaris pertahanan yang melakukan kegiatan:
o   Meningkatkan propaganda tentang PKI.
o   Menghasut rakya agar anti-pemerintah.
o   Mengadudomba antarkesatuan TNI, sehingga terjadi pemberontakan TNI di Madiun dengan sebutan Madiun Affair.
-          Untuk menyelesaikan konflik antarkesatuan TNI, pemerintah mengangkat Kol. Gatot Subroto sebagai Gubernur Militer untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Sehingga pasukan yang pro-PKI dapat dipaksa mundur dari Surakarta tanggal 17 September 1948.
-          Peristiwa di Surakarta tanggal 18 September 1948 hanyalah pengalihan perhatian saja dimana Sumarsono dari Partai Persindo dan Letkol. Dahlan dari Brigade 29 yang pro-PKI menggalang kekuatan untuk merebut kekuasaan di Madiun.
-          Muso dan Amir Syarifuddin pada hari yang sama memproklamasikan berdirinya pemerintahan Soviet Republik Indonesia.
-          Tanggal 19 September 1948 mengumumkan pemerintahan baru di Madiun.
-          Pemerintah menawarkan kepada rakyat untuk mengikuti Muso dengan PKI atau tetap mengikuti pemerintah Soekarno-Hatta.
-          Pemerintah mengangkat Kol. Sungkonon sebagai Gubernur Militer dan membentuk provinsi Jawa Timur sebagai Daerah Istimewa.
-          Walaupun mendapat serangan dari PKI< Kabinet Hatta tetap mampu melaksanakan reorganisasi dan rasionalisasi dengan cara:
o   Pelepasan tentara untuk melepaskan ketentraannya dan kembali menjadi ke pekerjaanya semula.
o   Pembentukan 100 laskar dari masyarakat dan menyerahkan penampungan kepada Kementerian Pembangunan dan Pemuda.
-          Madiun dapat dikuasai tanggal 30 September 1948 melaui penyerangan dari arah barat oleh Divisi Siliwangi dan dari timur oleh pasukan Kol. Sungkono dan Brigade Surachman.
-          Semula komando operasi militer dipegang oleh Panglima Besar Jend. Soedirman, karena beliau sakit akhirnya operasi penumpakasan PKI Madiun dipegang oleh Kol. A.H. Nasution.
-          Muso dapat ditembak mati dalam pelariannya dan Amir Syariffudin tertangkap bersama rombongannya di hutan Ngrambe, Gorobogan (Purwodadi) kemudian dihukum mati di Jogja.

B.      Negara-Negara Federal Bentukan Van Mook
-          Pembentukan negara federal dirintis oleh Van Mook sebagai wakil Gubernur Jendral Hindia Belanda dalam Konfrensi Malino (15-25 Juli 1946) dan Konfrensi Pangkal Pinang, serta Konfrensi Denpasar (18-24 Desember 1946).
-          Negara-negara federal bentukan Van Mook:
o   Negara Indonesia Timur
o   Negara Pasundan
o   Negara Madura
o   Negara Sumatera Timur
o   Negara Sumatera Selatan
o   Negara Jawa Timur
-          Belanda  juga membuat 9 daerah otonom yaitu: Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Dayak Besar, Banjar, Kalimantan Tenggara, bangka, Belitung, Riau, dan Jawa Tengah termasuk Republik Indonesia.
-          Belanda membentuk badan permusyawaratan federal (BFO) yang diketui Sultan Hamid II dari Pontianak tanggal 27 Mei 1948 untuk mengendalikan Republik Indonesia Serikat.
-          Republik Indonesia Serikat dibubarkan akibat tuntutan rakyat untuk kembali ke bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tanggal 15 Agustus 1950.

C.      Pemberontakan Darul Islam dan Tentara Islam Indonesia (DI/TII)
-          Pemberontakan DI/TII di Jawa Barat disebabkan oleh kekosongan kekuasaan hasil perjanjian renville dimana anggota TNI harus ditarik mundur ke wilayah Republik Indonesia.
-          Sekarmadji Maridjan Kartosuwiryo adalah pemimpin kelompok Hisbullah dan Sabilillah yang membentuk gerakan Darul Islam (DI) dengan Tentara Islam Indonesia (TII).
-          DI/TII memproklamirkan Negara Islam Indonesia (NII) pada tanggal 4 Agustus 1949.
-          Pemberontakan DI/TII di berbagai daerah:
i.      Jawa Barat pimpinan S.M. Kartosuwiryo dilatarbelakangi oleh pendirian Negara Islam indonesia dan ditumpas dengan operasi militer Pagar Betis dan Baratayudha yang berhasil menangkap Kartosuwiryo di G. Geber, Majalaya.
ii.    Jawa Tengah pimpinan Amir Fatah dan Kyai Mohammad Mahfudz Abdulrrahman (Kyia Somolangu/Romo Pusat). Dilatarbelakangi oleh pemberontakan di pelosok Jawa Tengah dan pembentukan pemberontak Merapi Merbabu Compleks (MMC). Upaya penumpasan:
o   Gerkan Benteng Negara pimpinan Letkol. Sarbini, Letkol. M. Bachrun, dan Letkol. Ahmad Yani.
o   Divisi Diponegoro pimpinan Letkol. Ahmad Yani.
o   Operasi Merdeka Timur pimpinan Letkol. Soeharto.
o   Operasi Benteng Raiders di Pekalongan dan Banyumas.
iii.    Aceh pimpinan Daud Beureuh dilatarbelakangi oleh kekecewaan rakyat Aceh karena diturunkannya Aceh menjadi bagian dari Provinsi Sumatera Utara dan pernyataan Daud Beureuh tentang diakuinya Aceh sebagai daerah dari Negara Islam Indonesia pimpinan Kartosuwiryo tanggal 20 September 1953. Upaya penumpasan dengan cara operasi militer dan musyawarah kerukunan rakyat Aceh bulan desember 1952 atas prakarsa Kol. M. Jasin.
iv.     Sulawesi Selatan pimpinan Kahar Muzakar yang dilatarbelakangi oleh :
o   Penolakan usul Kahar Muzakar agar Komando Gerilya Sulawesi Selatan (KGSS) dimasukkan kedalam Angkatan Perang Republik Indonesia (APRIS).
o   Tawaran pemerintah RI menjadikan KGSS sebagai Korps Cadangan Nasional dengan Kahar Muzakar sebagai komandannya.
o   Pernyataan Kahar Muzakar bahwa Sulawesi Selatan sebagai bagian dari Negara Islam Indonesia.
Upaya penumpasan dengan operasi militer Divisi Siliwangi yang berhasil menembak mati Kahar Muzakar.
v.    Kalimantan Selatan pimpinan Ibnu Hajar (Haderi bin Umar alias Angli) yang dilatarbelakangi oleh :
o   Pernyataan Kahar Muzakar bahwa Kalimantan Selatan sebagai bagian dari Negara Islam Indonesia.
o   Penggalangan gerakan rakyat “Kesatuan Rakyat yang Tertindas (KRYT)”
o   Penyerangan pos TNI sejak Oktober 1950.
Berhasil ditumpas dengan tindakan persuasif (ajakan) untuk bergabung kedalam APRIS namun hal ini dimanfaatkan DI/TII untuk mencuri persenjatan TNI. Akhirnya dilakukan operasi militer dan menghukum mati Ibnu Hajar tanggal 22 Maret 1966.

D.      Angkatan Perang Ratu Adil (APRA), Andi Azis, dan Republik Maluku Selatan (RMS)
a.       APRA pimpinan Kapten Westerling di Jawa Barat bertujuan untuk mempertahankan kedudukan negara Pasundan dan kepentingan ekonomi Belanda di Indonesia.
-          Tindakan/Aksi APRA:
o   Meneror, membunuh, dan menyerbu Kota Bandung dari arah Cimahi tanggal 23 Januari 1950.
o   Menembak mati setiap anggota TNI yang dijumpai, termasuk menembak Letkol. Lembong.
o   Westerling bersama Sultan Hamid II melakukan kudeta untuk menyerbu sidang kabinet dan membunuh para menteri terutama Sri Sultan Hamengkubuwono I (menteri pertahanan), A. Budiharjo (Sekjend. Kementerian pertahanan), dan Kol. T.B. Simatupang (kepala staff angkat perang).
o   Melakukan fitnah dan penghasutan terhadap KNIL dan Polisi untuk bergabung dengan APRA.
-          Upaya penumpasan:
o   Operasi militer tanggal 24 Januari 1950 pimpinan Letkol. Eri sadewo berhasil mengusir tentara Belanda dan pimpinan Mayjend. Engells berhasil menumpas gerombolan APRA.
o   Penangkapan dan pengkuman mati terhadap Westerling dan Sultan hamid II, namun westerling berhasil melarikan diri dengan menumpang pesawat Catalina milik Angkatan Laut Belanda.
b.      Pemberontakan Andi Azis di Sulawesi Selatan yang bertujuuan untuk mempertahankan keberadaan Negara Indonesia Timur.
-          Latar belakang:
o   Penolakan tuntutan And Azis oleh pemerintah RIS mengenai APPRIS dari Ujung Pandang saja yang bertanggung-jawab atas wilayah keamanan NIT.
o   Penolakan atas masuknya tentara APRIS dari Jawa pimpinan Mayor. H. V. Worang.
-          Tindakan Andi Azis adalah menduduki dan melakukan penyerangan terhadap pos-pos militer, serta menawan pejabat panglima teritorium Indonesia Timur Letkol. Achmad Yunus Mokoginta.
-          Upaya penumpasan dilakukan operasi militer pimpinan Kol. Alek Kawilarang dan terjadi pertempuran antara APRIS (TNI) dan APRIS (KNIL) hingga pada tanggal 8 Agustus 1950 tercapai genjatan senjata.
c.       Pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS) pimpinan Dr. Chriistian Robbert Steven Soumokil.
-          Latar belakang:
o   Sikap Soumokil dibantu Manusama yang membujuk anggota KNIL dan pasukan baret hijau yang terlibat dalam pembe-rontakan Andi Azis untuk membentuk RMS.
o   Penolakaan Soumokil atas pembentukan NKRI dan penyelesaian masalah secara damai.
-          Tindakan RMS pada tanggal 24 April 1950 memproklamasikan pembentukan RMS yang terlepas dari Negara Indonesia Timur dan RIS. Serta menduduki kota Ambon dan menguasai Benteng Nieuw Victoria sebagai pusat kkedudukan RMS.
-          Upaya penumpasan:
o   Pemerintah mengutus Dr. Leimena sebagai utama damai, tetapi ditolak Soumokil.
o   Pendaratan operasi militer tanggal 14 Juli 1950 di Laha (P. Buru) untuk menguasi P. Buru, Seram, Tanibar, Aru, dan Kep. Kei.
o   Pertempuran terbuka dalam merebut Benteng Nieuw Victoria yang menggugurkan Letkol. Slamet Riyadi.
o   Dr. Soumokil ditangkap tanggal 2 Desember 1963 dan dihukum mati oleh Mahkamah Luar Biasa.

E.       Pemberontakan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) dan Piagam Perjuangan Semesta (Permesta)
a.       Pemberontakan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) pimpinan Achmad Husein yang dilatarbelakangi oleh:
-          Ketidakharmonisan hubungan pemerintah pusat dengan beberapa daerah akibat masalah ekonomi dan perimbangan keuangan karena korupsi, perdebatan dalam konstituante, dan pertentangan masyarakat tentang konsepsi presiden.
-          Penolakan pemerintah atas ultimatum Kol. Achmad Husein dalam pertemuan PRRI tanggal 10 Febuari 1958.
-          Kecemburuan beberapa daerah di Sumatera dan Sulawesi  yang mengakibatkan terbentuk-nya dewan –dewan daerah yang mendukung gerakan daerah yang bertujuan untuk mengambil kekuasan pemerintah di daerah:
o   Dewan Banten di Sumatera Barat pimpinan Kol. Achmad Husein
o   Dewan Gajah di Sumatera Utara pimpinan Kol. Simbolon
o   Dewan Garuda di Sumatera Selatan pimpinan Letkol. Barlian
o   Dewan Manguni di Sulawesi Utara pimpinan Kol. Ventje Samual
-          Tindakan yang dilakukan:
o   Menyerbu pemerintah pusat saat terjadi pergolakan politik dan ketidakstabilan.
o   Melakukan pertemuan tanggal 9 Januari 1958 di Kota Sungai Dareng, Sumatera Barat tentang pembentukan pemerintahan baru dan beberapa hal yang berhubungan dengan perekonomian. Pertemuan ini dihadiri oleh Letkol. Achmad Husein, Letkol. Samual, Kol. Simbolon, Kol. Dachlan Djambek, Kol. Zulkifli Lubis (dari kalangan militer) dan M. Natsir, Syarif Usman, Burhanuddin Harahap, Syafirudin Prawiranegara (dari kalangan sipil).
o   Pertemuan tanggal 10 Febuari 1958 di Kota Padang pimpinan Kol. Achmad Husein dan mengeluarkan ultimatum:
i.      Dalam waktu 5x24 jam Kabinet Djuanda harus menyerahkan mandatnya kepada Presiden.
ii.     Menugaskan presiden agar Drs. Moh. Hatta dan Sri Sultan Hameng-kubuwono IX untuk membentuk Zaken Kabinet.
iii.   Meminta presiden agar kembali kepada kedudukannya sebagai Presiden Konstitusional.
o   Kol. Achmad Husein memproklamirkan berdirinya PRRI tanggal 15 Febuari 1958, Syafruddin Prawiranegara sebagai Perdana Menteri, dan didukung Letkol. D. J. Somba bersama sekolompok masyarakat Indonesia Timur.
-           Upaya penumpasan:
o   Sidang Dewan Menteri tanggal 11 Febuari 1958 di Jakarta untuk menolak ultimatum PRRI dan memecat secara tidak hormat  kalangan militer yang terlibat.
o   Kepala staff AD, Mayjend. A. H. Nasution tanggal 12 Febuari 1958 membekukan Komando Daerah Militer Sumatera Tengah untuk dibawah pengawasan AD.
o   Melakukan operasi militer gabungan:
i.      Operasi Tegas pimpinan Letkol. Kaharuddin Nasution di Pekanbaru, Riau.
ii.     Operasi 17 Agustus pimpinan Kol. Ahmad Yani di Kota Padang dan Bukit Tinggi, Sumatera Barat.
iii.   Operasi Saptamarga pimpinan brigjend. Djatikusuma di Sumatera Utara.
iv.   Operasi sadar pimpinan Kol. Ibnu Sutowo di Sumatera Selatan.
o   Achmad Husein dan tokoh-tokoh lainnya menyerahkan diri tanggal 29 mei 1961.
b.      Pemberontakan Piagam Perjuangan Semesta (Permesta) pimpinan Letkol. Ventje Samual di Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah yang dilatarbelakangi oleh beberapa hal yang sama dengan pemberontakan PRRI.
-          Tindakan Permesta pada tanggal 15 Febuari 1958 memproklamasikan berdirinya gerakan separatis yang bernama “Piagam Pergerakan Rakyat Semesta (Permesta)”.
-          Upaya penumpasan dengan operasi militer Komando Operasi Merdeka pimpinan Letkol. Rukminto Hendradiningrat.
o   Operasi Saptamarga I pimpinan Letkol. Soemarsono di Sulawesi Utara bagian tengah.
o   Operasi Saptamarga II pimpinan Letkol. Agus Prasmono.
o   Operasi Saptamarga III pimpinan Letkol. Magenda
o   Operasi Saptamarga IV piminan Letkol. Rukminto Hendradiningrat.
o   Operasi Mena I pimpinan Letko. Pieters dengan sasaran Jailolo, Ternate.
o   Operasi Mena II pimpinan Letkol. KKO Hunholz untuk merebut lapangan udara Morotai, Halmahera Utara.

F.       Gerakan 30 September 1965 – Partai Komunis Indonesia (G30S – PKI)
1.       Latar belakang munculnya G30S – PKI
Terjadi banyak penyimpangan terhadap ideologi Pancasila, konstitusi UUD 1945 serta politik luar negeri yang bebas aktif pada masa Orde Lama. Penyimpangan terhadap dasar ideologi dan konstitusi tersebut dimanfaatkan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) untuk memperoleh kesempatan dan menyusun kekuatan guna melakukan perebutan kekuasaan (kudeta). Bentuk-bentuk penyimpangan yang memuncul dan berkembangnya PKI:
a.       Penyimpangan terhadap ideoogi pancasila dan konstitusi  UUD 1945
-          Pendidikan kaden nasionalis, agama, dan komunis (nasakom) yang dilaksanakan tanggal 1-10 Juli 1965 dengan inti ajaran nasakom yang berarti:
i.       Nasionalis diwakili oleh Partai Nasional Indonesia (PNI).
ii.     Agama yang diwakili oleh Nahdlatul Ulama (PNI).
iii.   Komunis yang diwakili oleh Partai Komunis Indonesia (PKI).
Ajaran komunis yang berpaham internasional-isme tersentralistik dan tidak bertuhan (ateis) bertentangan dengan Pancasila  yang berpaham Ketuhanan Yang Maha Esa.
-          Pembentukan Front Nasional sesuai Peraturan Presiden No. 13/1959 tanggal 31 Desember 1959 yang bertujuan menyelenggarakan pembangunan semesta nasional yang dapat dikuasai dan dipengaruhi oleh PKI.
-          Pembentukan DPR-GR dan MPRS tanpa melalui proses pemilu pada tanggal 25 Juni 1960 sesuai ketetapan presiden No. 2/1959. Pembentukan DPR-GR dan MPRS tanpa pemilu merupakan penyimpangan terhadap UUD 1945.
-          Pengangkatan presiden seumur hidup dalam sidang umum ke-II MPRS di Bandung tanggal 15-22 Mei 1963. Kesepakatan tentang pengangkatan presiden seumur hidup bertentangan dengan UUD 1945.
-          Penetapan manifesto politik (manipol) sebagai GBHN dalam pidato presiden yang berjudul  “ Penemuan Kembali Revolusi Kita” yang dinyatakan sebagai satu-satunya ajaran (doktrin) revolusi Indonesia.
b.      Penyimpangan terhadap politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif
-          Membagi kekuatan politik dunia oleh Presiden Soekarno dan Menteri Luar Negeri Dr. Subandrio menjadi:
i.      Old Established Forces (oldefo) : negara imperialis, kolonialis, dan kapitalis serta negara yang berkembang cederung pada imperialis dan kolonialis.
ii.     New Emerging Forces (nefo) : negara berkembang yang anti-imperialis/ kolonialis  dan negara sosialis serta komunis. Indonesia termasuk negara nefo.
-          Mencangkan politik mercusuar dengan menyelenggarakan pesta olahraga negara-negara nefo pada tanggal 10-22 November 1963 yang bernama “ Games of The New Emerging Forces/Ganefo”.
-          Membentuk poros Jakarta-Peking melalui jalinan hubungan politik antara Indonesia – RRC yang berstatus negara blok timur.
-          Bertikai dengan Malaysia.
-          Keluar dari keanggotaan PBB.
Faktor pendukung tampilnya PKI karena kemampuannya untuk senantiasa tampil pada baris terdepan yang seolah-oleh mendukung segala kebijakan presiden. Ketika Indonesia melakukan Politik Konfrontasi dengan Malaysia, PKI berusaha tampil cepat dengan berbagai semboyannya seperti “Ganyang Malaysia” dan menjadi andalan presiden untuk membina hubungan dengan negara-negara komunis dan menggalang politik poros.

Berbagai siasat PKI dalam merencanakan pemberontakan dan pengkhianatan terhadap bangsa Indonesia.
-          Kegiatan di bidang politik:
o   Menghasut presiden soekarno untuk membubarkan Partai Murba lawan politik PKI
o   Menghasut rakyat Indonesia agar melawan PKI
o   Melakukan aksi amuk massa dan demonstrasi dengan dalil meningkatkan kesejahteraan rakyat
o   Melakukan serangan secara politik dan kekerasan terhadap kelompok yang anti-komunis
o   Membuat isu/kontroversi tentang adanya Dewan Jendral yang berasal dari perwira AD
o   Mengusulkan agar dibentuk Angkatan Kelima yang terdiri dari kaum buruh dan tani yang dipersenjatai
o   Mengusulkan kepada presiden agar membentuk Kabinet Nasakom agar PKI mendapatkan kursi  dalam Kabinet Dwikora
-          Kegiatan di bidang sosial budaya
o   Melarang semua kegiatan yang berbau neo-iperialisme/kolonialisme
o   Mempengaruhi dan menguasai kegiatan sosial melalui organisasi Pemuda Rakyat dan Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani)
o   Membentuk organisasi Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lenkra) untuk menyebarkan ajaran komunis serta mengecam penerbitan buku-buku, majalah, dan pemutaran film yang memiliki unsur budaya neo-imperialisme dan kolonialisme
o   Menghasut rakyat Boyolali (Jawa Tengah) dan Bandar Betsy (Sumatera Utara) untuk merampas tanah milik orang lain untuk dibagikan kepada Barisan Tani Indonesia (BTI)

2.       Pemberontakan G30S – PKI di Jakarta
a.       Perencanaan
-          Melatih anggota PKI yang disebut Sukarela-wan Kita (Sukta) yang terdiri dari anggota Pmuda Rakyat, Gerwani, dan organisasi/ormas PKI lainnya.
-          Tempat latihan militer PKI di Lubang Buaya tanggal 5 Juli – 30 September 1965 dan di Rawa Binong 30 Agustus – 4 September 1965.
b.      Pelaksanaan
-          Gerakan pemberontakan bersenjata dipimpin oleh Kol. Untung Sutopo (Komandan Batalyon I Resimen Cakrabirawa).
-          Pada tanggal 1 Oktober 1965 pukul 02.30 dini hari  berhasil menculik enam  perwira tinggi dan seorang perwira pertama, yaitu:
o   Letjend. Ahmad Yani (Men/Pangad)
o   Mayjend. R. Suprapto (Deputi II Men/Pangad)
o   Mayjend. Haryono Mas Tirtodarmo (Deputi II Men/Pangad)
o   Mayjend. Suwondo Parman (Asisten I Men/ Pangad)
o   Brigjend. Donald Izacus Siswomihardjo (Asisten IV Men/Pangad)
o   Brigjend. Sutoyo Siswomiharjo (Inspektur Kehakiman/Oditur Jendral TNI AD)
o   Lettu. Pierre Andreas Tendean (Ajudan Jend. Nasution)
o   Brigadir Polisi Karel Sasuit Tubun.
-          Tanggal 1 Oktober 1965 berhasil menguasai Studio Pusat RRI di Jalan Merdeka Barat dan Kantor Telekomunikasi di Jalan Merdeka Selatan untuk menyampaikan pengumuman melalui RRI sebagai berikut:
o   Pukul 07.20 diulang pukul 08.15 pagi mengenai adanya gerakan jendral-jendral dari anggota Dewan Jendral yang akan melakukan kudeta terhadap pemerintah.
o   Pukul 13.00 menyiarkan sebuah dekrit tentang pembentukan dewan resolusi di pusat dan di daerah-daerrah dan mennon-aktifkan/pendemisioneran Kabinet Dwikora. Dewan Revolusi merupakan sumber segala kekuasaan dalam NKRI dan kegiatan sehari-hari diwakili oleh presidium dewan yang terdiri dari komandan dan wakil-wakil komandan G30S – PKI.
o   Pukul 14.00 mengumumkan dua buah keputusan revolusi, yaitu:
i.      Susunan Dewan Revolusi terdiri dari 45 orang yang diketuai oleh Letkol. Untung Sutopo dengan wakil-wakilnya Brigjend. Supardjo, Letkol (udara) Heru, Kol. (laut) Sunardi, dan AKB Pol. Anwas.
ii.     Penghapusan pangkat jendral digantikan dengan pangkat Letnan Kolonel sebagai pangkat tertinggi ABRI. Adapun Bintara dan Tamtama yang ikut gerakan pembersihan “Dewan jendral” akan dinaikkan dua pangkat.

3.       Pemberontakan G30S – PKI di berbagai daerah di Indonesia dan upaya penumpasannya
a.       Di Jogjakarta dan Jawa tengah yang diawali dengan pembentukan Dewan Revolusi di Jogjakarta yang diketuai oleh Mayor Mulyono (Kepala Seksi Korem 072). Pada tanggal 1 Oktober 1965 para pemberontak menculik dan membunuh Kol. Katamso Dharmokusumo (Kepala Korem 072) dan Letkol. Sugiona (Kepala Staf Korem 072).
b.      Di Surakarta (JawaTengah) yang didukung oleh beberapa perwira dan anggota Brigade Infantri IV serta didukung Oetomo Ramelan (Walikota).
c.       Di Wonogiri (Jawa Tengah) diawali dengan pembentukan Dewan Revolusi ynag diketuai Bupati Wonogiri dan didukung Komando Distrik Militer setempat.
d.      Di Semarang (Jawa Tengah) yang dipelopori oleh Kol. Sahirman (Asisten Intelijen Komandan VII?Diponegoro) dengan melakukan aksi penguasaan stasiun radio RRI dan mengumumkan pembentukan G30S – PKI.
Penumpasan pemberontakan G30S – PKI di jakarta dan berbagai daerah
Oleh karena pimpinan di angkatan darat telah gugur, maka pucuk pimpinan AD berada di tangan Mayjend. Soeharto (Panglima Komando Strategis Angkatan Darat/Kostrad). Upaya penumpasan G30S – PKI dilakukan secara hati-hati karena sulit diketahui mana yang lawan dan kawan.
Hal-hal yang dapat diidentifikasi berdasarkan laporan dan keadaan lapangan:
1.       Penculikan dan pembunuhan terhadap para jendral sebagai upaya perebutan kekuasaan pemerintah.
2.       Pimpinan angkatan udara membantu usaha tersebut.
3.       Pasukan Bataylon 454/Para Divisi Diponegoro dan Batalyon 530/Para divisi Brawijaya yang berda di Lapangan Banteng dalam rangka ulang tahun ABRI 5 Oktober 1965 berdiri di pihak yang melakukan perlawanan.

Langkah-langkah operasi penumpasan:
1.       Koordinasi: mengordinasikan antarkesatuan agar pasukan siaga di tempat untuk mencegah timbulnya bentrokan antarangkatan bersenjata.
2.       Identifikasi masalah: memberi penjelasan kepada utusan Pasukan Bataylon 454/Para Divisi Diponegoro dan Batalyon 530/Para divisi Brawijaya yang menguasi Monumen Nasional dan Istana Negara bahwa mereka diperalat PKI dengan alasan mengamankan presiden dari kudeta Dewan jendral. Kedua batalyo ini diperintahkan untuk meninggalkan kawasan tersebut atau akan dilakukan tindakan tegas dengan operasi militer. Pasukan Bataylon 454/Para Divisi Diponegoro membangkan dan menyingkir ke Lanud. Halim Perdanakusuma untuk bergabung dengan G30S/PKI.
3.       Merebut kembali sarana-sarana (Monas, Istana Negara, dan sekitarnya) yang dikuasai G30S – PKI pada tanggal 1 Oktober 1965. Adapun perebutan studio RRI dan kantor telekomunikasi dilakukan oleh pasukan RPKAD pimpinan Kol. Sarwo Edhie Wibowo. Kemudian Mayjend. Soeharto mengumumkan beberapa hal melalui RRI, yaitu:
-          Kerjasama untuk menumpas gerakan kontra-revolusi yang bernama G30S – PKI.
-          Demisioner Dewan Revolusi Indonesia dan kabinet Dwikora yang melakukan kudeta.
-          Menganjurkan kepada rakyat agar tetap tenang dan waspada.
4.       Operasi pengamanan dan perebutan lanud Halim Perdakusumah oleh kesatuan Kostrad yang membuat panik D.N Aidit sebagai pimpinan tertinggi PKI hingga melarikan diri ke Jogjakarta pada tanggal 2 Oktober 1965.

Penumpasan G30S – PKI di Jawa Tengah dipimpin oleh Brigjend. Surjosupeno (Pangdam VII/Diponegoro) dengan melakukan operasi militer:
-          Operasi Merapi di Jawa Tengah pimpinan Kol. Sarwo Edhie Wibowo.
-          Operasi Trisula di Blitar (Jawa Timur) pimpinan Kol. M. Yassin dan Kol. Wetermin.
Beberapa tokoh PKI (Nyono, Utomo Ramelan, Kumaruzaman, Kol. Sahirman, Kol. Latif dan mayor Mulyono) berhasil ditangkap dan diadili oleh mahkamah militer luar biasa (Mahmilub). Sedangakan ketua PKI D.N. Aidit berhasil ditembak mati oleh di Surakarta dan Letkol. Untung Sutopo tertangkap di Tegal pada tanggal 11 Oktober 1965.

4.       Pengevakuasian dan pemakaman Korban
-          Atas informasi Brigpol. Sukitman diketahui bahwa beberapa jendral telah dibunuh di Lubang Buaya.
-          Proses penggalian mengalami kesulitan dan pada tanggal 4 Oktober 1965 proses penggalian dilakukan oleh anggota RKPAD dan pasukan KKO AL (ampfibi) yang dihadiri Mayjend. Soeharto.
-          Pusat penerangan Angkatan Darat memberikan pengumuman seluruh warga ABRI (kususnya AD) untuk berkabung selama satu minggu, para jenasah disemayamkan di Departemen Angkatan Darat, dan dimakamkan di TMP. Kalibata pada tanggal 5 Oktober 1965.
-          Berdasarkan Kepres/Pangti ABRI/KOTI No. 111 tanggal 5 Oktober 1965 perwira AD korban G30S-PKI dianugrahi gelar Pahlawan revolusi.

5.       Pembubaran PKI dan ormasnya
-          Tanggal 6 Oktober 1965, presiden Soekarno memanggil kabinetnya untuk melaksanakan sidang di Istana Bogor. Presiden tidak membenarkan G30S-PKI dan Dewan jendral.
-          Berdasarkan keputusan bersama selaku Penguasa Pelaksana Perang (Pepelrada) pada tanggal 16 Oktober ditetapkan pembekuan sementara untuk semua kegiatan PKI dan tujuh ormasnya, yakni PR, Gerwani, BTI, Konsentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia (CGMI), Perhimpunan Mahasiswa Indonesia (Perhimi), Ikatan Pemuda Pelajar Indonesia (IPPI), Himpunan sarjana Indonesia (HIS), dan SOBSI pada tanggal 27 Oktober 1965.
-          PKI dan ormasnya belum dibubarkan bahkan sebagian anggotanya masih duduk dalam pemerintahan membuat rakyat gelisah. Penderitaan rakyat semakin berat karena kondisi ekonomi merosot ditandai semakin langka dan mahalnya kebutuhan pokok.
-          Aksi masyrakat yang dipelopori KAMI, KAPPI, KBI, KASI, KAWI, dan KAGI membentuk Front Pancasila tanggal 26 Oktober 1965.
-          Pada tanggal 10 Januari 1966 melakukan demonstrasi di gedung DPR-GR dan mengajukan Tiga Tuntutan Rakyat (Tritura):
1.       Bubarkan PKI dan Ormasnya
2.       Bersihkan kabinet dari unsur PKI
3.       Turunkan harga (perbaikan ekonomi)
-          Tanggal 24 Febuari 1966 terjadi bentrokaan saat mahasiswa bermaksud menggagalkan pelantikan kabinet karena dicurigai terdapat unsur PKI. Dalam peristiwa ini, Zubaidah dan Arief Rahman Hakim tewas terkena peluru dari anggota Resimen Cakrabirawa.
-          Demo besar-besaran terjadi membuat Presiden Soekarno membubarkan KAMI tanggal 26 Febuari 1966 dan menutup sementara Universitas Indonesia pada tanggal 3 Maret 1966.
-          Pada tanggal 11 Maret 1966, Presiden Soekarno mengeluarkan Surat perintah yang dikenal dengan Supersemar kepada Letjend. Soeharto yang isinya:
1.       Membubarkan PKI dan ormas-ormasnya.
2.       Melakukan tindakan pengamanan terhadap 15 menteri Kabinet Dwikora yang diduga terlibat G30S-PKI.
3.       Menunjuk beberapa orang sebagai menteri ad interin untuk mengisi kekosongan jabatan menteri.
4.       Membuka kembali perguruan tinggi untuk memulai kembali kegiatannya.



Tim Abdi Guru. 2007. IPS Terpadu untuk SMP Kelas IX 2B Semseter II. Jakarta: Erlangga.

3 comments: