Wednesday, November 27, 2013

SOAL IPS SEJARAH 9 SMP

PERISTIWA POLITIK DAN EKONOMI PASCAPENGAKUAN KEDAULATAN

Pilihan Ganda.
1.      Langkah yang diambil pemerintah RIS untuk me-ngatasi laju inflasi yang cukup tinggi antara lain ….
a. menaikkan tarif barang-barang impor
b. menaikkan pajak
c. mencari pinjaman baru
d. melakukan pemotongan uang
2.       Indonesia menyatakan kembali ke bentuk negara kesatuan pada tanggal 17 Agustus 1950. Berikut ini sebab-sebab kembalinya RIS ke bentuk negara kesatuan, kecuali … .
a.     bentuk RIS bertentangan dengan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945
b.    bentuk RIS tidak sesuai dengan kehendak rakyat
c.     bentuk RIS merupakan warisan dari kolonial Belanda
d.    bentuk pemerintah RIS terlalu rumit
3.       Langkah yang harus ditempuh pemerintah dalam melaksanakan gerakan ekonomi Program Benteng antara lain ....
a.     mendatangkan tenaga ahli dari luar negeri
b.    mewajibkan perusahaan asing memberi latihan kepada tenaga-tenaga Indonesia
c.     meningkatkan perdagangan ke luar negeri
d.    memberi pinjaman kepada para pengusaha yang bermodal lemah
4.       Nasionalisasi perusahaan asing di Indonesia yang dilakukan pada masa Demokrasi Liberal justru ber-akibat menurunnya kapasitas produksi, sebab ….
a. terjadi salah urus dalam perusahaan tersebut
b. terbatasnya modal
c. berbagai sarana produksi mengalami kerusakan
d. kekurangan bahan mentah
5.       Tujuan yang diharapkan dari adanya kebijakan Indonesianisasi yaitu ... .
a. membentuk kelas pengusaha di Indonesia
b. menurunkan tingkat inflasi yang 
     membumbung tinggi
c. merombak ekonomi kolonial menjadi
     ekonomi nasional
d. merehabilitasi sarana-sarana vital yang rusak
6.       Ciri yang menonjol dari kondisi politik di Indonesia sebelum terlaksananya pemilihan umum tahun 1955 antara lain ….
a. meningkatnya gangguan keamanan
b. sering terjadi pergantian kabinet
c. meningkatnya suhu politik
d. munculnya konflik terbuka antarpartai politik
7.       Sebelum berhasil mewujudkan berbagai program kerjanya, Kabinet Sukiman mengalami kejatuhan karena … .
a. muncul krisis ekonomi
b. terjadinya berbagai pemberontakan daerah
c. politik luar negerinya dianggap condong ke
             Amerika Serikat
d. kasus korupsi yang sulit diatasi
8.       Masalah krusial yang menjadi pokok program kerja kabinet-kabinet pada masa Demokrasi Liberal yaitu ... .
a. menciptakan stabilitas politik yang dinamis
b. meningkatkan kesejahteraan rakyat
c. menyelesaikan masalah Irian Barat
d. mengatasi inflasi yang cukup tinggi
9.       Keberhasilan yang menonjol dari Kabinet Ali Sastroamijoyo I semasa memerintah adalah … .
a. berhasil melaksanakan pemilu
b. terlaksananya KAA di Bandung
c. melaksanakan pengalihan perusahaan asing 
    di Indonesia
d. menekan laju inflasi
10.   Permasalahan serius yang dihadapi oleh Kabinet Ali Sastroamojoyo II ketika memerintah diantaranya … .
a. munculnya krisis ekonomi dan moneter
b. laju inflasi yang sangat tinggi
c. kurang harmonisnya hubungan antarlembaga
    tinggi negara
d. sikap daerah yang kurang mempercayai
    pemerintahan pusat
11.   Tujuan pelaksanaan pemilu tanggal 15 Desember 1955 adalah ... .
a. memilih anggota Konstituante
b. memilih wakil rakyat yang duduk dalam DPR
c. menunjukkan kepada dunia internasional
    bahwa Indonesia negara demokrasi
d. memenuhi tuntutan rakyat untuk mengadakan
    pemilu
12.   Beberapa akibat yang ditimbulkan dari silih bergantinya kabinet, kecuali ... .
a. pembangunan ekonomi terhambat
b. mudah diintervensi oleh pihak asing
c. stabilitas politik tidak dapt tercipta
d. hubungan pusat dan daerah menjadi tidak
     harmonis
13.   Kabinet Wilopo akhirnya menyerahkan mandat kepada Presiden Soekarno karena … .
a. kegagalan dalam masalah Irian Barat
b. politik luar negerinya yang terlalu condong ke
    blok Barat
c. terjadinya peristiwa Tanjung Morawa
d. pengaruh masalah intern Angkatan Darat
14.   Kabinet Djuanda sering disebut zaken kabinet karena … .
a.     para menterinya merupakan ahli dan pakar dari bidangnya masingmasing
b.    komposisi menteri dalam kabinet ditentukan koalisi dalam partai
c.     program kerjanya menitikberatkan pada pembangunan
d.    menteri-menterinya lulusan dari Universitas Belanda
15.   Berikut ini alasan yang mendorong Presiden Soekarno mengeluarkan Konsepsi Presiden, kecuali … .
a.     terjadinya kegoncangan politik pada masa Demokrasi Liberal
b.    seringnya terjadinya pergantian kabinet
c.     adanya tekanan dari Belanda
d.    terjadinya konflik dalam negeri seperti gerakan sparatisme
16.   Pernyataan yang paling tepat mengenai isi Dekrit Presiden 5 Juli 1959 adalah … .
a.     pembubaran Konstituante dan berlakunya kembali UUDS
b.    turunkan harga dan perbaikan kabinet
c.     pembubaran Konstituante dan pembentukan MPRS/DPAS
d.    berlakunya kembali UUD 1945 dan retooling kabinet
17.   Setelah mengeluarkan dekrit, Presiden Soekarno membentuk DPAS yang bertugas ... .
a. menetapkan GBHN
b. memberikan pertimbangan kepada presiden
c. memeriksa penggunaan keuangan negara
d. mengawasi kinerja presiden dan pemerintah
18.   Masa Demokrasi Terpimpin, Indonesia menjalankan politik konfrontasi dengan Malaysia karena ... .
a.     ingin mengambil sebagian wilayah Malaysia
b.    Malaysia menjadi saingan Indonesia sejak lama
c.     menganggap pembentukan Federasi Malaysia sebagai neokolonialisme Inggris
d.    Malaysia tidak mau menjadi bagian dari wilayah RI
19.   Pada tahun 1960, presiden membubarkan DPR hasil pemilu sebab ... .
a.     DPR menolak rencana APBN yang diajukan presiden
b.    keanggotaan DPR didominasi oleh orang-orang yang komunis
c.     anggota DPR pemikirannya tidak sejalan dengan presiden
d.    masa jabatan anggota DPR sudah habis
20.   Alasan yang mendorong Indonesia keluar dari PBB adalah ... .
a.     PBB tidak mendukung Indonesia dalam perjuangan pembebasan Irian Barat
b.    diterimanya Malaysia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB
c.     negara-negara anggota PBB belum mengakui kemerdekaan Indonesia
d.    Indonesia menganggap PBB tidak cocok untuk negara-negara komunis
21.   Ketika Indonesia diakui kedaulatannya oleh Belanda pada tanggal 27 Desember 1949 dengan nama negara RIS maka negara RI....
a. masih tetap tegak berdiri sejajar RIS
b. negara RI dinyatakan telah bubar
c. RI merupakan bagian dari negara RIS
d. Negara RI tidak jelas statusnya
22.   Aksi-aksi yang dilakukan rakyat Indonesia yang menuntut untuk kembali ke Negara Kesatuan di lakukan di daerah ....
a. Negara Indonesia Timur dan Kalimantan
b. Negara Sumatera Timur dan Negara
           Sumatera Selatan
c. Negara Jawa Timur dan Negara Pasundan
d. Negara Madura dan Negara Jawa Timur
23.   Sejak tahun 1950 pemerintahan mulai tidak stabil disebabkan ....
a.     adanya sistem Demokrasi Liberal dan Kabinet   Parlementer
b.    adanya pergantian Konstitusi RIS menjadi UUD S 1950
c.     negara kesatuan menghambat kemajuan bagi rakyat kecil
d.    masa peralihan yang mendadak dari negara Serikat
24.   Tujuan Pemilu I tahun 1955 adalah untuk memilih ....
a. anggota DPR dan MPR
b. Presiden dan Wakil Presiden
c. anggota Kabinet Parlementer
d. anggota DPR dan Konstituante
25.   Faktor penyebab dibubarkannya DPR dan Badan Konstituante adalah ....
a.     DPR dan Konstituante tidak mewakili seluruh rakyat
b.    Banyak tokoh-tokoh PKI yang menjadi anggota DPR
c.     DPR dan Konstituante tidak dapat bekerja dengan baik
d.    DPR dan Konstituante tidak menaati Presiden
26.   Salah satu tujuan dikeluarkannya Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 adalah ….
a. mempertahankan Badan Konstituante
b. membentuk Kabinet Gotong Royong
c. kembali ke Undang-Undang Dasar 1945
d. kembali ke UUD S 1950
27.   Salah satu isi Dekrit Presiden 5 Juli 1959 adalah ....
a. berlakunya kembali UUD 1945
b. berlakunya kembali UUD S 1950
c. pembentukan bandan Konstituante
d. pembubaran MPRS dan DPAS
28.   Faktor yang menyebabkan kurang harmonisnya hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah pasca pengakuan kedaulatan adalah ....
a.     pemerintah pusat sewenang-wenang dalam memungut pajak
b.    tidak ada perimbangan pembagian jabatan di pemerintahan pusat
c.     pemerintah pusat tidak adil dalam pembagian hasil ekspor
d.    hak otonomi daerah menjadikan bupati bagaikan raja kecil
29.   Pergolakan sosial politik diawali dengan gerakan pengambilalihan kekuasaan oleh Dewan Banteng yang dipimpin oleh ....
a. Kolonel M. Simbolon
b. Letnan Kolonel Ahmad Husein
c. Letnan Kolonel Barlian
d. Letnan Kolonel H. N. Ventje Samual
30.   Berdasarkan UUD RIS bentuk negara kita adalah federal, yang terdiri dari .... negara bagian 
a.     Enam                   c. Delapan
b.     Tujuh                   d. Sembilan
31.   Dan terdiri dari .... wilayah otonom.
a.   Enam                     c. Delapan
b.   Tujuh                     d. Sembilan
32.   Pemilu gelombang I, tanggal 29 September 1955 dilaksanakan untuk memilih anggota- anggota ....
a.     DPR                      c. Konstitiante
b.     MPRS                   d. DPAS
33.   Sedangkan pemili gelombang II, tanggal 15 Desember 1955 dilaksanakan untuk memilih anggota- anggota ....
a.   Konstituante                      c. MPRS
b.   DPR                                        d. DPAS
34.   Pemilihan Umum pertama tahun 1955 baru dapat dilaksanakan pada masa pemerintahan Kabinet ....
a.     Ali Sastroamijoyo
b.     Burhanuddin Harahap
c.     Sukirman
d.     Ir. Djuanda
35.   Hasil pemilu tahun 1955 dimenangkan oleh partai ....
a.       Nahdatul Ulama              c. PNI
b.      Masyumi                            d. PKI
36.   Pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil (APRA) terjadi di Kota ....
a.    Makasar                              c. Bandung
b.    Samarinda                         d. Jakarta
37.   Pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil (APRA) dipimpin oleh ....
a.    Kahar Muzakar c. Westerling
b.    Andi Aziz                            d. Dr. Soumokil
38.   Pada tanggal 5 April 1950 timbul pemberontakan yang dilakukan oleh kesatuan-kesatuan bekas KNIL di bawah pimpinan Kapten Andi Azis di kota ...
a.     Makassar                            c. Bandung
b.     Samarinda                         d. Pekanbaru
39.   Untuk menumpas pemberontakan Andi Aziz, pemerintah Indonesia melakasanakan operasi militer yang dipimpin oleh ....
a.       Letnan Kolonel Slamet Riyadi
b.      Kolonel Alex Kawilarang
c.       Letnan Kolonel Dr. Ibnu Sutowo
d.      Kolonel Ahmad Yani
40.   Persetujuan bantuan ekonomi dan persenjataan dari Amerika Serikat kepada Indonesia dalam Kabinet Sukiman bernama ....
a.     Commonwealth
b.     Gendermarie
c.     USA Aid for Indonesia
d.     Mutual Security Act (MSA)
41.   Kabinet Ali Sastroamidjoyo I disebabkan oleh ....
a.   Peristiwa Tanjung Morawa
b.   Condong kepada blok timur
c.   persoalan Irian Barat
d.   persoalan dalam TNI-AD
42.   keberhasilan dalam Kabinet Ali Sastroamidjoyo I adalah pelaksanaan ....
a.    perundingan masalah Irian Barat
b.    Pemilihan Umum tahun 1955
c.     Konferensi Asia-Afrika di Bandung
d.    Zaken kabinet (ahli dibidangnya)
43.   Pidato Presiden Soekarno berpidato pada tanggal 17 Agustus 1959 yang berjudul ....
a.     “Perjuangan Kita”
b.     “Penemuan Kembali Revolusi Kita”
c.     “Indonesia Raya”
d.     “Gayang Malaysia”
44.    Dewan Banteng berdiri di Sumatera Barat yang dipimpin oleh ....
a.   LetKol Achmad Husein
b.   Kolonel Simbolon
c.   Kolonel Barlian
d.   Kolonel Ventje Sumual
45.   Di Medan, Sumatera Utara berdiri Dewan Gajah yang dipimpin oleh ....
a.   Letnan Kolonel Achmad Husein
b.   Kolonel Simbolon
c.   Kolonel Barlian
d.   Kolonel Ventje Sumual
46.   Di Sumatera Selatan berdiri Dewan Garuda yang dipimpin oleh ....
a.     Letnan Kolonel Achmad Husein
b.     Kolonel Simbolon
c.     Kolonel Barlian
d.     Kolonel Ventje Sumua
47.   Di Manado, Sulawesi Utara berdiri Dewan Manguni yang dipimpin oleh ....
a.     Letnan Kolonel Achmad Husein
b.     Kolonel Simbolon
c.     Kolonel Barlian
d.     Kolonel Ventje Sumual
48.   Pada akhir tahun 1956 beberapa panglima militer di berbagai daerah membentuk dewan-dewan yang bertujuan untuk ....
a.     Membagi wilayah kekuatan militer
b.     Mendekatkan diri dengan rakyat
c.     Memisahkan diri dari pemerintah pusat
d.     Menumpas gerakan separatis di daerah
49.   Bentuk negara Indonesia kembali ke bentuk NKRI pada tanggal ....
a.     17 Agustus 1950              c. 17 Agustus 1959
b.     17 Agustus 1951              d. 17 Agustus 1960
50.   Masa dimana banyak terbentuknya partai-partai politik dan silih bergantinya kabinet disebut masa demokrasi ....
a.     Liberal                               c. terpimpin
b.     Komunis                           d. terpusat

Essai.
1.       Alasan kembali ke NKRI
1)    RIS      tidak didukung oleh ideologi yang kuat , dengan tujuan negara yang tidak jelas.
2)    RIS      tidak sesuai dengan  cita-cita  bangsa Indonesia
3)    Tidak mendapatkan dukungan dari rakyat
4)    Eksistensinya sangat tergantung dari kekuatan meliter Belanda ( KNIL – KL )
5)    Sebagai bentuk/ upaya Belanda menjalankan  politik pecah belah
6)    Sebagian besar    kabinet RIS    menolak.

2.       Dampak Isi maklumat presiden dan maklumat pemerintah tanggal 3 nov 1945 dan maklumat kedua tgl 30 nov 1945
1)      Tumbuh suburnya partai politik di Indonesia dan  saling berebut pengaruh dalam politik Indonesia.
2)      Merosotnya ras persatuan karena setiap partai mementingkan kepentingan dan aspirasinya sendiri.
3)      Tidak stabilnya pemerintahan yang dibuktikan dengan sering bergantinya kabinet.

3.       Kabinet-kabinet dalam Masa Demokrasi Liberal
1) Kabinet Natsir (6 September 1950-20 Maret 1951)
Penyebab bubarnya kabinet ini antara lain kegagalan perundingan soal Irian Barat dengan Belanda. Selain itu juga pembentukan DPRD dianggap menguntungkan Masyumi sehingga menimbulkan mosi tidak percaya dari Parlemen.
2) Kabinet Sukiman (26 April 1951- Februari 1952)
Penyebab bubarnya kabinet ini antara lain dalam melaksanakan politik luar negerinya dituduh terlalu condong kepada Amerika Serikat, yakni dengan ditandatanganinya persetujuan bantuan ekonomi dan persenjataan dari Amerika Serikat kepada Indonesia atas dasar Mutual Security Act (MSA).
3) Kabinet Wilopo (April 1952-2 Juni 1953)
Penyebab bubarnya kabinet ini antara lain kekacauan politik diperparah dengan adanya Peristiwa Tanjung Morawa di Sumatera Timur pada tanggal 16 Maret 1953. Dalam peristiwa ini polisi mengusir para penggarap tanah milik perkebunan. Penduduk yang dihasut oleh kaum komunis menolak pergi dan melawan aparat negara.
4) Kabinet Ali Sastroamidjoyo I (31 Juli 1953 – 24 Juli 1955)
Berhasil menyelenggarakan Konferensi Asia-Afrika di Bandung pada tanggal 18-24 April 1955. Penyebab bubarnya kabinet ini antara lain disebabkan adanya persoalan dalam TNI-AD, yakni soal pimpinan TNI AD menolak pimpinan baru yang diangkat oleh Menteri Pertahanan tanpa menghiraukan norma-norma yang berlaku dalam lingkungan TNI-AD.
5)  Kabinet Burhanuddin Harahap (12 Agustus 1955 - 24 Maret 1956)
Merupakan kabinet koalisi yang terdiri atas beberapa partai, bahkan hamper merupakan Kabinet Nasional, sebab jumlah partai yang tergabung dalam koalisi kabinet ini berjumlah 13 partai.  Berhasil melaksanakan pemilihan umum pertama tahun 1955. Penyebab bubarnya kabinet ini antara lain disebabkan karena Presiden kurang merestui kabinet ini, karena yang menunjuk Burhanuddin Harahap sebagai formatir kabinet adalah drs. Muh. Hatta.
6) Kabinet Ali Sastroamidjojo II atau Kabinet Ali-Roem-Idham( 24 Maret 1956 - 14 Maret 1957).
Program pokok kabinet ini antara lain Pembatalan KMB pada tanggal 3 Mei 1956 untuk memperbaiki masalah ekonomi yang mengalami kesulitan. Perjuangan mengembalikan Irian Barat ke pangkuan RI. Penyebab bubarnya kabinet ini antara lain disebabkan mundurnya sejumlah menteri dari Masyumi , disusul oleh munculnya gerakan separatisme yang dikenal dengan PRRI/Permesta.
7) Kabinet Djuanda ( 9 April 1957- 5 Juli 1959) 
Programnya disebut Panca Karya sehingga sering juga disebut sebagai Kabinet Karya . Sumbangannya yang terbesar dalam masa jabatannya adalah Deklarasi Djuanda tahun 1957 yang menyatakan bahwa laut Indonesia adalah termasuk laut sekitar, di antara dan di dalam kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah NKRI atau dikenal dengan sebutan sebagai negara kepulauan dalam konvensi hukum laut United Nations Convention on Law of the Sea (UNCLOS). Berakhir saat presiden Sukarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan mulailah babak baru sejarah RI yaitu Demokrasi Terpimpin.

4.       Pemilu pertama tahun 1955
Dirancang oleh kabinet Alisastroamijoyo I dan dilaksanakan pada masa Kabinet Burhanuddin Harahap.
1)      gelombang I, tanggal 29 September 1955 untuk memilih anggota- anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR),
2)      gelombang II, tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih anggota- anggota Konstituante (Badan Pembuat Undang- Undang Dasar).
Keluar sebagai empat besar adalah :
(1) Fraksi Masyumi (60 anggota);
(2) Fraksi PNI (58 anggota);
(3) Fraksi NU (47 anggota);
(4) Fraksi PKI (32 anggota).
Anggota DPR berjumlah 272 anggota (1 :  300.000 penduduk) dilantik tanggal 25 Maret 1956. Anggota Konstituante berjumlah 542 orang dilantik pada tanggal 10 November 1956. 

5.       Keputusan dalam KAA di Bandung tanggal 18-24 April 1955
1)      Membicarakan berbagai masalah mengenai kepentingan kerjasama negara Asia Afrika di bidang ekonomi, budaya, kolonialisme, dan perdamaian dunia.
2)      Mengakui keperluan untuk memajukan perkembangan ekonomi di wilayah Asia Afrika.
3)      Melakukan kerjasama dengan cara saling memberikan bantuan teknik maupun tenaga ahli.
4)      Memperluas kerjasama melalui penanaman modal yang dapat membawa kemakmuran untuk kepentingan bersama.
5)      Menyepakati prinsip-prinsip Dasa Sila Bandung.  

6.       Isi dekrit presiden tanggal 5 Juli 1955
1)      Pembubaran badan konstituante.
2)      Pemberlakuan kembali UUD 1945.
3)      Pmbentukan MPRS dan DPAS.

7.       Jelaskn sisi positif dan sisi negatif dari dekrit presiden tanggal 5 Juli 1955
Sisi positif:
1)      Menyelamatkan negara dari ancaman perpecahan dan krisis politik yang berkepanjangan.
2)      Memberikan pedoman yang jelas dengan menggunakan UUD 1945 untuk kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara.
3)      Merintis pembentukkan lembaga tertinggi negara (MPRS) dan lembaga tinggi negara (DPAS) yang selama masa demokrasi liberal terteunda pembentukkannya.
Sisi negatif:
1)      Memberi kemantapan kekuasaan yang besar kepada presiden, terhadap MPRS maupun lembaga tinggi megara lainnya.
2)      Memberi peluang untuk kalangan militer untuk terjun dalam bidang politik.

8.       Kebijakan mengurangi jumlah uang yang beredar pada masa demokrasi liberal.
Pemotongan nilai mata uang oelh menteri keuangan Syafruddin Prawiranegara dengan istilah Gunting Syafruddin yang isinya penentuan uang yang Gulden ke atas dipotong menjadi dua, sehingga nilai rill nya menjadi setengah.

9.       Karena keadaan politik yang tidak stabil maka Presiden Soekarno pada tanggal 21 Februari 1957 mengemukakan konsepnya yang terkenal dengan “Konsepsi Presiden” yang isinya antara lain sebagai berikut.
1)     Sistem Demokrasi Liberal akan diganti dengan Demokrasi Terpimpin.
2)     Akan dibentuk “Kabinet Gotong Royong”, yang menteri-menterinya terdiri atas orang-orang dari empat partai besar ( PNI, Masyumi, NU, dan PKI).
3)     Pembentukan Dewan Nasional yang terdiri atas golongan-golongan fungsional dalam masyarakat. Dewan ini bertugas memberi nasihat kepada kabinet baik diminta maupun tidak.

10.   pemberontakan-pemberontakan yang merupakan pergolakan sosial politik pasca pengakuan kedaulatan antara lain:
1)     Pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil (APRA) di Bandung
Gerombolan ini memberikan ultimatum kepada pemerintah RIS dan Negara Pasundan agar mereka diakui sebagai “Tentara Pasundan” dan menolak usaha-usaha untuk membubarkan negara boneka tersebut. Upaya pemerintah RIS untuk menumpas gerombolan APRA tersebut dengan mengirimkan bantuan kesatuan-kesatuan polisi dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Akhirnya pada tanggal 24 Januari 1950 pasukan TNI berhasil menghancurkan gerombolan APRA sedangkan Westerling melarikan diri ke luar negeri dengan menumpang pesawat Catalina milik Angkatan Laut Belanda.
2)     Pemberontakan Andi Azis di Makassar
Menuntut agar pasukan-pasukan APRIS bekas KNIL saja yang bertanggung jawab atas keamanan di daerah NIT dan menyatakan bahwa Negara Indonesia Timur harus dipertahankan supaya tetap berdiri. Upaya untuk meredam pemberontakan di antaranya
a.       Ultimatum kepada Andi Azis untuk menghadap ke Jakarta.
b.      Pemerintah mengirimkan pasukan ekspedisi di bawah pimpinan Kolonel Alex Kawilarang. 
3)     Pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS) di Ambon
Dipimpin oleh Dr. Soumokil, bekas Jaksa Agung Negara Indonesia Timur untuk membentuk negara Republik Maluku Selatan. Pemerintah semula mencoba menyelesaikan secara damai dengan mengirimkan suatu misi yang dipimpin oleh Dr. Leimena.
Mengirimkan pasukan ekspedisi di bawah pimpinan Kolonel AE. Kawilarang. Dalam pertempuran melawan pemberontak RMS ini gugurlah seorang pahlawan ketika memperebutkan benteng Nieuw Victoria, yakni Letnan Kolonel Slamet Riyadi. Tokoh-tokoh lain dari APRIS (TNI) yang gugur adalah Letnan Kolonel S. Sudiarso dan Mayor Abdullah.


11.   Selesai, Good Luck!

1 comment: